Deretan Masalah Dampak Negatif Penggunaan Ipteks

mediamerahputih.id - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ipteks bukan selalu mendatangkan manfaat dan dampak positif saja bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak sedikit yang justru berdampak negatif dan merugikan manusia jika tidak digunakan dengan tepat. Sehingga deretan dampak negatif penggunaan ipteks selalu menjadi topik yang banyak dicari orang guna mencari solusi dalam pemecahan kasus permasalah tersebut ditengah gempuran digitalisasi saat ini.

Ibarat keping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Seperti kita ketahui, teknologi lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan kegiatannya.

Baca juga:

Multikultural Masyarakat yang Didasari Persatuan Menurut Bikhu Parekh

Bukan berarti kecanggihan teknologi itu selalu mendatangkan manfaat dan dampak positif saja bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak sedikit yang justru berdampak negatif dan merugikan manusia jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam pembahasan tentang dampak negatif ini, Anda harus melihat dengan lebih peka mana yang disengaja berdampak negatif dan mana yang tidak disengaja berdampak negatif atau memang efek samping (tidak dapat dihindari) dari teknologi itu sendiri.

Baca juga: Teori Klasik Immanuel Kant Jelaskan Mengapa Hukum Harus Punya Nurani

Maka tidak ada salahnya bila membahasanya  secara ilmiah Dampak Negatif Penggunaan Ipteks sering kali menjadi pertanyaan dalam diskusi mata kuliah dalam  Buku materi Pokok (BMP) Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD).

Berikut pertanyaannya. Diskusikan mengenai beberapa hal berikut ini:

1. Berikan satu contoh adanya  penyimpangan (dampak negatif) penggunaan IPTEKS yang terjadi di Indonesia ! Jelaskan !
2. Jelaskan solusi yang diberikan (baik oleh pemerintah atau lembaga terkait) untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangannya.
3. Bagaiamana Pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Bahasan:

1. Salah satu studi kasus penyimpangan penggunaan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sering sekali kecenderungan masyarakat mengabaikan aspek keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi. Tak sedikit dari masyarakat yang secara sembarangan tak bijak membagikan informasi pribadi di media sosial yang didalamnya tertera nomor telepon, alamat akunt ada pribadi yang terkoneksi dengan identitas KTP.

Sehingga dampak negatif yang timbul dari pengabaian aspek keamanan dan privasi ini yaitu mudahnya serangan cyber crime mulai dari pencurian identitas, penipuan online, dan pencurian data pribadi. Maka tak jarang juga banyak orang menjadi korban cyber bullying dari pencurian data pribadi yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial atau medsos.

Baca juga:

Analisis 7 Kebudayaan Universal pada Masyarakat Agar dapat Bertahan

Karena Cybercrime ini mencakup berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi seperti pencurian data pribadi, penipuan online, serangan siber, penyebaran malware, dan lain sebagainya dampak mengabaikan sistem privacy tersebut.

2. Untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangan penggunaan IPTEKS, berikut beberapa solusi yang dapat diberikan:

• Kesadaran dan Pendidikan:

Meningkatkan kesadaran tentang risiko kejahatan cyber crime dalam media sosial dan pentingnya keamanan siber melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan.adapun hal ini bisa dilakukan meliputi edukasi tentang praktik keamanan online, penggunaan kata sandi yang kuat, melaku sistem ganda akun sosial dengan pembaruan perangkat lunak misalnya guna mendeteksi dini terhadap serangan.

Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dan risiko dari penyimpangan penggunaan IPTEKS melalui pendidikan dan kampanye informasi.

Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta, dan non-pemerintah secara aktif melakukan kampanye dan sosialisasi tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan cyber, pentingnya verifikasi keaabsahan informasi sebelum menyebarkan beserta perlindungan data pribadi.

• Keamanan Cyber:

Dengan penguatan Keamanan Sistem Informasi maka peran pemerintah dan perusahaan swasta turut berpartisipasi terlibat langsung dalam upaya memperkuat sistem keamanan informasi mereka. Sehingga keterlibatan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih, pemantauan jaringan yang ketat, dan peningkatan keahlian personel dapat mengantisipasi dari ancaman siber.seperti  keamanan siber, firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi, untuk melindungi sistem dan data dari serangan hacker atau cyber crime yang tidak sah.

• Pemahaman Hukum akan teknologi informasi:

Membangun kerjasama untuk memerangi cybercrime dengan aparat penegak hukum dan memahami seluk beluk hukum mengenai teknologi informasi dalam menangani kejahatan cybercrime. Dengan peran pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menerapkan undang-undang yang ketat dan efektif untuk melawan penyebaran konten ilegal atau tidak etis secara online. Termasuk dalam patroli melacak, menangkap, dan menghukum para pelaku cybercrime.

• Kolaborasi Internasional:

Peran serta Pemerintah juga terlibat dalam kerja sama internasional dengan negara lain dan organisasi internasional dalam memerangi kejahatan cyber. Ini melibatkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi untuk menanggapi ancaman siber secara global.

Dengan melakukan pengecekan secara teratur melalui scand data yang aman untuk memulihkan data dari serangan ransomware atau kehilangan data dari hacker. Salah satunya, mengembangkan teknologi yang canggih untuk mendeteksi, memantau, dan memblokir konten ilegal atau tidak etis secara otomatis.

Baca juga:

Mengapa perlu mempelajari Ilmu Hukum? Begini Metodenya!

3. Mengenai hal tersebut maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif dari penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) sangat krusial. Meskipun  IPTEKS memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun dampak negatifnya juga harus menjadi perhatian yang sangat krusial juga untuk dapat diatasi secara serius.

Baca juga: Bantuan Hukum Jadi Hak Konstitusional Warga

[caption id="attachment_9862" align="aligncenter" width="680"] Perlu membangun kerjasama untuk memerangi cybercrime dengan aparat penegak hukum dan memahami seluk beluk hukum mengenai teknologi informasi dalam menangani kejahatan cybercrime. Dengan peran pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menerapkan undang-undang yang ketat dan efektif untuk melawan penyebaran konten ilegal atau tidak etis secara online I MMP I Foto I ilustrasi[/caption]

Peran serta pemerintah dengan melakukan langkah-langkah dengan memberlakukan perketat aturan yang tepat dalam mengatasi bahaya akan IPTEKS terutama menyangkut keamanan siber dalam penyalagunaan teknologi informasi  terkait dalam mengatasi masalah keamanan siber dan penyalahgunaan teknologi informasi merupakan langkah positif.

Baca juga:

Inilah Jawaban 7 Macam Prinsip-Prinsip Umum Hukum Islam

Maka dengan regulasi yang diperbarui melalui UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem keamanan informasi, kolaborasi internasional, serta pendidikan dan pelatihan, semuanya merupakan langkah yang sangat relevan dan diperlukan.

Sehingga untuk meyakini bila pemerintah serius atas dukungan dari masyarakat maka pencegahan penanggulangan ini dapat terwujud. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat. Dari ancaman keamanan siber selalu berkembang dan menjadi semakin kompleks.Sehingga, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting.

Baca juga:

Baca juga: Pemulihan Aset Lintas Negara hingga Pemidanaan Korporasi Jadi Tantangan Hukum Pidana Ekonomi

Hukum memiliki Empat Sifat Dasar dan 4 Unsur, Begini Penjelasanya!

Selain langkah-langkah yang bersifat teknis tersebut dalam mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab juga merupakan hal yang krusial. Dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang risiko dan bahaya jeratan UU ITE yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi kecenderungan penyalahgunaan dalam dunia maya atau siber crime.

Dengan melakukan pendekatan yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swasta, akademisi, hingga masyarakat langsung merupakan kunci dalam mengatasi dampak negatif dari penggunaan IPTEKS ini.

Baca juga:

Bagaimana Penegakan HAM dalam Sistem Hukum dapat Bekerja dengan Baik? Begini ulasan Ilmiahnya!

Demikian ulasan referensi berdasarkan pemahaman materi yang ada di dalam BMP Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD). Tetapi yang perlu dipahami dalam konteks ini bukan satu-satu rujukan pedoman yang utuh dan mutlak masih terdapat perbedaan sudut pendapat dari ahli ilmu sosial budaya dasar lainnya berdasarkan kajian ilmiah.

Namun instrumen ini bisa dipergunakan sebagai acuan dasar berdasarkan sumber referensi ilmu sosial budaya dasar (ISBD). Semoga bahasan tersebut menjadi rujukan referensi mengenai Dampak Negatif Penggunaan Ipteks. (ton)

Editor :