Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia Menggunakan sistem Hukum Apa? Ini Penjelasannya!

mediamerahputih.id - Sistem hukum dan Politik hukum dari beberapa sistem hukum yang dijelaskan dalam materi menurut saudara negara Indonesia menggunakan sistem hukum yang mana mohon dijelaskan. Pertanyaan materi topik tersebut sering digunakan pada sesi diskusi mata kuliah (MK) Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Untuk mengulas materi tersebut berdasarkan ringkasan Buku Materi Pelajaran (BMP) Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pada tingkat perguruan tinggi.yuk kita bahas meteri tersebut dengan berbagai sumber menurut para pakar.

Menurut Bellefroid yang mendefinisikan, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat (ius constituendum). Politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaharuan hukum. Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor.

Baca juga:

Baca juga: Teori Klasik Immanuel Kant Jelaskan Mengapa Hukum Harus Punya Nurani

Bahasan Kontribusi Madzhab Ilmu Hukum dalam Membentuk Kebijakan Hukum dan Sistem Hukum dalam suatu Negara?

Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Sebagai dimensi filosofis-teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan.

Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Maka sistem hukum dan politik hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum keadilan dan politik hukum demokrasi. Sistem hukum keadilan ini didasarkan pada hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa, sedangkan politik hukum demokrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 I MMP I Ilustrasi I ist

Sementara menurut Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

Baca juga:

Berikut Referensi Tata Cara Pembebasan Lahan yang Benar sesuai Koridor Hukumnya!

Sementara menurut Mahfud MD mengatakan konfigurasi politik tertentu akan berpengaruh terhadap karakteristik produk hukum yang dihasilkan lewat kebijaksanaan hukum (legal policy) yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah indonesia dalam plementasinya yaitu.

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuktian hukum dan pembaruan hukum yang dianggap asing atau tidaknya sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada

Indonesia sendiri menggunakan sistem hukum campuran yang merupakan kombinasi dari berbagai pengaruh, tetapi prinsip dasarnya bersumber dari sistem hukum kontinental Eropa. Sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda karena Indonesia merupakan bekas penjajahan koloni Belanda.Beberapa ciri dari Sistem Hukum Indonesia termasuk. Di Indonesia sendiri ndonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum atau legal structure adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, serta Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim dan integrated justice system. Selain itu, juga dikenal dengan adanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Pajak.

2. Susbstansi Hukum

Adapun, yang dimaksud dengan substansi hukum atau legal substance adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Baca juga: Bantuan Hukum Jadi Hak Konstitusional Warga

Di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum materiil (yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi), dan hukum formil (yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya sebagai berikut :

a). Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)Warisan dari hukum perdata Belanda, digunakan dalam urusan perdata dan perikatan.b). Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang masih memiliki keterikatan dari hukum pidana Belanda.c.) Hukum AdministrasiBerasal dari tradisi hukum administrasi Belanda, mempengaruhi pengaturan pemerintahan dan administrasi.d). Hukum AdatBeberapa wilayah di Indonesia masih menerapkan hukum adat, terutama dalam masalah tanah dan adat istiadat.e). Hukum Islam (Syariah)

3. Budaya Hukum

Budaya hukum atau legal culture merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara.

Sementara sistem Hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum campuran, yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem hukum kontinental Eropa dan hukum adat. Sistem hukum ini mencakup dua bidang utama, yaitu sistem hukum nasional dan sistem politik hukum.

1. Sistem Hukum Nasional:

• Hukum Tata Negara: Merupakan aturan-aturan yang mengatur struktur, pembagian kekuasaan, dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti presiden, parlemen, dan kehakiman.
• Hukum Pidana: Menetapkan norma-norma dan sanksi pidana untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
• Hukum Perdata: Regulasi yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam hal kekayaan, kontrak, perjanjian, dan tanggung jawab hukum.
• Hukum Administrasi: Mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk administrasi publik, birokrasi, dan prosedur hukum dalam pemerintahan.

2. Sistem Politik Hukum:

• Konstitusi: Dasar hukum yang mengatur struktur negara, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
• Parlemen: Terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.
• Kehakiman: Meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan lainnya yang bertugas memutuskan perkara dan menegakkan hukum.
• Partai Politik: Organisasi politik yang terlibat dalam proses pemilihan umum dan mewakili kepentingan politik masyarakat.

Selain itu, terdapat juga lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Jaksa, dan Ombudsman yang berperan dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pengawasan pemerintah.

Baca juga:

Apa Beda antara Hukum, Syariat dan Fiqh Berikut Ini Penjelasannya!

Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia secara luas tercermin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan sistem hukum dan politik hukum Indonesia.

Baca juga: Pemulihan Aset Lintas Negara hingga Pemidanaan Korporasi Jadi Tantangan Hukum Pidana Ekonomi

Jadi dari kesimpulan diatas maka sistem hukum dan politik hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum keadilan dan politik hukum demokrasi. Sistem hukum keadilan ini didasarkan pada hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa, sedangkan politik hukum demokrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Baca juga:

Mengenal Profesi FOO pada Industri Penerbangan

Demikian pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait.

Namun referensi tersebut tidak mutlak bisa dipergunakan sebagai acuan dasar berdasarkan sumber referensi Pengantar Ilmu Hukum lainnya. Semoga bahasan tersebut menjadi rujukan referensi mengenai sistem hukum dan Politik Hukum dalam suatu negara. (ton)

Editor : MMP