mediamerahputih.id I Wali Kota Eri Cahyadi kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, terutama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, dan jajarannya di Kantor Dispendukcapil yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3, Senin (14/4/2025).Baca juga : 'Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan serta memastikan seluruh proses administratif bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di Kota Pahlawan harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal integritas dan efisiensi.Tantangan Besar Pembangunan Infrastruktur Surabaya dan Keterbatasan APBD Rp12,3 T
Baca juga: RT/RW Dilarang Tarik Iuran Sembarangan, Ini 3 Pungutan yang Masih Dibolehkan
Eri menegaskan pentingnya kepastian dalam pelayanan publik. Ia meminta setiap proses pelayanan, khususnya perizinan, disampaikan secara transparan dan tidak berbelit-belit.
Baca juga :“Saya minta pelayanan jelas dan gamblang, jangan dilempar-lempar. Kalau ada yang mengurus izin, harus langsung jelas, ini ditolak atau diterima sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.Efisiensi Anggaran, Batasi Kepala Dinas dan Camat Kegiatan Seremonial di APBD 2025
[caption id="attachment_12541" align="aligncenter" width="680"]
Cak Eri itu juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari penolakan perizinan yang tidak disertai alasan jelas I MMP I dok pemkot[/caption]
Pria yang akrab disapa Cak Eri itu juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari penolakan perizinan yang tidak disertai alasan jelas, penggunaan sistem barcode yang dinilai belum optimal, hingga kecenderungan instansi untuk melimpahkan persoalan administrasi ke pengadilan.
Baca juga :Menurutnya, pola-pola seperti itu harus segera diubah demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat.Catat! Efisiensi Anggaran Jamin Tidak Berdampak PHK bagi Tenaga Non-ASN
Ia mencontohkan kasus pengajuan akta perkawinan yang ditolak karena perbedaan nama di Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari Gereja, yang mengharuskan pemohon ke pengadilan untuk mendapatkan keabsahan.
Baca juga: Eri Cahyadi Kecam Keras Ayah Kandung Pelaku Pencabulan Hingga Hamili Anak
"Saya harap tidak semua dilempar ke pengadilan, karena bisa dilakukan verifikasi ke penerbitnya. Kalau yang mengeluarkan Gereja, bisa tanya ke sana dengan melampirkan foto, benar atau tidak ini orangnya, kecuali yang mencatatkan tidak tahu, perlu ke pengadilan. Jangan pernah ada yang mempersulit sama sekali, sebab kalau itu terjadi, masalah berbelit-belit dalam pengurusannya," ujar Cak Eri.
Baca juga :Cak Eri meminta Dispendukcapil untuk menjelaskan Prosedur Tetap (Protap) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas kepada masyarakat jika terjadi perbedaan data.Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pengawasan Pemilik Kos di Surabaya Diperketat
"Setelah itu, harus bisa memberikan solusi konkret kepada masyarakat, kecuali jika aturan yang berlaku tidak memungkinkan," tambahnya.
Terkait dugaan adanya pungli, Cak Eri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melakukan pungutan liar atau mempersulit pelayanan.
Baca juga :“Saya pastikan itu tidak terjadi lagi, pasti akan saya pecat, karena pelayanan publik harus utama,” tandasnya.Baca juga: Eri Cahyadi Tegas Camat-Lurah Tak Responsif Bisa Dicopot, Ini 3 Kecamatan yang Disorot
Setelah rapat koordinasi, Cak Eri akan melakukan monitoring terkait catatan-catatan pelayanan yang diberikan. "Kamis, saya akan ke sini lagi untuk mengecek terkait apa yang kita bahas hari ini," katanya.
Dengan komitmen Pemkot Surabaya, Cak Eri berharap pelayanan publik yang diberikan dapat semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ton)
Editor :