Merah Putih I SURABAYA- Panitia Penanggung-jawab kegiatan Ikatan Keluarga Alumni (IKA GP Ansor-Banser) Muhammad Said Sutomo mengancam bakal melaporkan tudingan penyebar fitnah pengurus ilegal yang dialamatkan pada IKA GP Ansor-Banser Jawa Timur.
Ia menyebut bahwa IKA GP Ansor Jatim memakai Legal Standing badan hukum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN) berdasarkan hasil kesepakatan rapat IKA GP Ansor sekitar 25 Maret 2022 dan rencana akan di deklarasikan, Jumat (17/6/2022) atas aspirasi IKA Ansor yang berbadan Badan Hukum PPKN tersebut.
Said membenarkan bila pihaknya akan menggelar ‘Temu Kangen’ sekaligus halal bihalal di Museum Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya, Jumat (17/6) nanti. Ia bahkan menyerang balik dugaan penyebar fitnah yang dialamatkan kepada pihaknya dinilainya telah menyesatkan akan berdampak implementasi ke ranah hukum.
“Itu bisa kami laporkan dugaan penyebar fitnah via UU ITE kalau dikatakan ilegal. Karena, IKA GP Ansor memakai Legal Standing badan hukum PPKN berdasarkan hasil kesepakatan rapat IKA GP Ansor sekitar 25 Maret 2022 lalu. Kami pastikan menggunakan Badan Hukum PPKN yang menjadi maksud dari IKA GP Ansor,” jelas Said, Selasa (13/6).
Ia menyebut PPKN seperti dasar pemikiran yang pihaknya lampirkan dalam surat pemberitahun ke pihak Kepolisian setempat dan sudah diketahui oleh petugas Polrestabes Surabaya.
"Saya sudah berdiskusi lama dengan dua petugas dari Polrestabes Surabaya di ruang kerja kantor saya. Dan bahkan saya diklarifikasi langsung melalui sambungan telepon oleh petugas teritorial Kodam V Brawijaya tadi sore sekitar pukul 14.00-16.00," ungkap Said.
Diberitakan sebelumnya Rudi Triwahid, Mantan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur menuding, acara yang bakal digelar IKA GP Ansor-Banser Jatim tersebut tidak mencerminkan gerakan para alumni GP Ansor.
“Acara ini bisa dikatakan ilegal, karena tidak melibatkan tokoh-tokoh sejati GP Ansor. Coba bisa dicek dan ditanyakan. Alumni asli GP Ansor itu misalnya ada nama Gus Ipul (Saifullah Yusuf), juga Nusron Wahid dan bahkan Gus Yaqut Cholil Qoumas tidak mengetahui adanya acara ini. Jadi, acara ini ilegal,” kata Rudi.(dms/jis)
Editor : MMP
