mediamerahputih.id I SURABAYA - Setelah memanas viral di media sosial beberapa waktu lalu konflik Sekolah Petra Surabaya dengan warga RW IV, RW V, dan RW VII di Manyar kini berakhir damai. Hal ini berhasil dicapai setelah Wali Kota Eri Cahyadi, turun tangan langsung dengan melakukan pendekatan komprehensif kepada kedua belah pihak yang terlibat.
Dengan serangkaian pertemuan dan dialog yang lebih personal yang dilakukan Wali Kota Eri untuk memahami kedalaman dari pertikaian yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi kesepakatan damai tapi juga berhasil membangun pemahaman dan rasa saling menghormati di antara warga Manyar dan pihak sekolah.Baca juga:"InsyaAllah sudah terselesaikan dan tersolusikan dengan baik. Warga Surabaya selalu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Ini karakter arek Suroboyo," kata Eri Cahyadi usai menemui para pihak di rumah Ketua RW IV, Senin (5/8/2024).
[caption id="attachment_11134" align="aligncenter" width="680"]
Eri Cahyadi menemui semua pihak untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, tidak benar bahwa Petra membayar ratusan juta per bulan ke RW I MMP I dok pemkot[/caption]
Eri Cahyadi menemui semua pihak untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, tidak benar bahwa Petra membayar ratusan juta per bulan ke RW. Yang terjadi bertahun-tahun adalah empat pihak (Petra, warga RW IV, warga RW V, dan warga RW VII) membayar jumlah uang yang sama untuk membayar honor semua tenaga keamanan/satpam beserta operasionalnya, mulai dari pemelihara HT hingga CCTV).
Baca juga:Uang tersebut digunakan untuk membayar satpam di perumahan yang jumlahnya mencapai 40 orang dengan gaji masing-masing Rp2,7 juta. Gaji satpam tersebut hendak dinaikkan menjadi Rp3 juta. Karena itu, iuran untuk masing-masing pihak rencananya dinaikkan dari Rp32 juta menjadi Rp 35 juta.Wali Kota Eri Minta Sekolah SD-SMP Menerima 5 Persen Siswa Miskin dan Larang Pungutan
"Di sini ada kesalahpahaman ketika akan ada kenaikan iuran dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta karena gaji satpam akan dinaikkan. Warga masing-masing RW juga membayar iuran senilai total Rp35 juta. Tapi pihak Petra keberatan hingga akhirnya kesalahpahaman tersebut viral," katanya.
Baca juga:Para pihak, kata Eri,telah menyepakati bahwa Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan. “Sekarang tidak dititipkan ke RW, langsung dikelola sendiri oleh Petra. Petra langsung memperbaiki fasum (fasilitas umum). Contoh, seperti eceng gondok yang ada di sungai dekat perumahan yang selama ini dikerjakan oleh RW, sekarang dikerjakan oleh Petra," kata Eri Cahyadi.Ortu Menghilang, Diasuh Tukang Becak, Umur Hampir 9 Tahun Baru Bisa Sekolah
Petra juga akan turut membantu pengaturan lalu-lintas dan keamanan setempat. “Nanti sekuriti Petra juga menjaga di 8 pintu perumahan itu untuk mengatur kemacetannya, kami akan bergerak bersama. Karena warga ini sejatinya meminta jangan macet, udara bersih, dan eceng gondoknya dibersihkan, karena perumahan ini kan lingkungannya Petra juga,” terangnya.
Baca juga:Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya juga akan terlibat dalam melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk mengatur pembedaan jam masuk-pulang antara SMP dan SMA Petra agar lalu lintas lancar. Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Lulu Lili Aldjufri Hasan, mengatakan, ingin polemik tersebut selesai dengan solusi.
“Kami ingin yang terbaik, ingin secara kekeluargaan. Kami tidak pernah menerima uang satu bulan Rp140 juta,” ujarnya.
Baca juga:Sementara itu, Wakil Direktur Sarana dan Prasarana (Sarpras) Yayasan PPPK Petra, Robertus Prananta menambahkan, Yayasan PPPK Petra akan melakukan kerjasama dalam hal pengamanan lalu lintas, dan perbaikan fasum.Kawal justice for Dini Sera, Rieke Dyah Pitaloka Dukung Kejati Jatim
“Jadi tidak ada iuran, sehingga kami akan melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) di Perumahan Tompotika. Karena nanti kami juga bersama pemkot melalui Dishub Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk mengatur lalu lintasnya dan Bozem yang berada di Tompotika,” tandasnya. (ton)
