Posko Pengaduan THR 2026

author

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Posko ini mulai beroperasi pada Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/3/2026), sebagai langkah pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR tepat waktu | MMP | dok
Posko ini mulai beroperasi pada Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/3/2026), sebagai langkah pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR tepat waktu | MMP | dok

mediamerahputih.id | SURABAYA - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 untuk memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Posko ini mulai beroperasi pada Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/3/2026), sebagai langkah pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR tepat waktu.
Kepala Disperinaker Surabaya, Hebi Djuniantoro, mengatakan layanan tersebut tidak hanya menjadi wadah pengaduan, tetapi juga ruang konsultasi dan sosialisasi bagi pekerja maupun pengusaha.
Baca juga :

Pengusaha Surabaya Diminta Lapor Satgas Penanganan Premanisme Jika Diganggu Preman

“Kami ingin memastikan pekerja memahami haknya, dan perusahaan memahami kewajibannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, layanan posko dibagi dalam dua tahap. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada sosialisasi tata cara perhitungan dan aturan pembayaran THR. Memasuki periode H-14 hingga H-7 Lebaran, posko akan memprioritaskan penanganan aduan apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran.

Baca juga :

Komitmen Dukung Pengusaha Muda

Menurut Hebi, penyelesaian persoalan diharapkan dapat dilakukan terlebih dahulu secara bipartit di internal perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat melaporkan ke posko untuk difasilitasi mediator.

[caption id="attachment_14293" align="aligncenter" width="680"]posko-pengaduan-thr-2026 Layanan posko dibagi dalam dua tahap. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada sosialisasi tata cara perhitungan dan aturan pembayaran THR. Memasuki periode H-14 hingga H-7 Lebaran, posko akan memprioritaskan penanganan aduan apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran | MMP | dok[/caption]

Apabila mediasi belum menemukan titik temu, kasus akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

Baca juga :

Kebijakan Wali Kota Eri dari Hilangkan Perbedaan Sekolah Negeri dan Swasta hingga Hapus PR pada Siswa

“Petugas kami akan melakukan klarifikasi, kunjungan lapangan, hingga mediasi. Kami mengikuti arahan Kementerian Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar hak pekerja tersampaikan tepat waktu,” katanya.

Bagi pekerja yang ingin berkonsultasi atau melapor, layanan tatap muka tersedia di Kantor Disperinaker Surabaya, Jalan Penjaringan Asri Nomor 36, pada jam operasional pukul 08.00–15.00 WIB. Pelapor diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti pendukung yang relevan.

Selain layanan langsung, Disperinaker juga menyediakan pengaduan secara daring melalui tautan https://s.id/pengaduanTHR atau WhatsApp di nomor 0857-4306-9019.

Baca juga :

Walikota Eri Cahyadi Ingatkan ASN Tak Pamer Kekayaan di Medsos

Untuk memperluas akses, kawasan industri dan perdagangan besar diwajibkan membuka posko mandiri guna memudahkan buruh di wilayah masing-masing.

Sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Di sisi lain, perusahaan yang telah menunaikan kewajibannya diimbau melaporkan pembayaran melalui tautan https://bit.ly/laporbayarthr sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.(ton)

Berita Terbaru

Pengamat Sebut Mutasi Lurah Tambak Wedi Jadi Momen Evaluasi Tata Kelola Aset Publik Surabaya

Pengamat Sebut Mutasi Lurah Tambak Wedi Jadi Momen Evaluasi Tata Kelola Aset Publik Surabaya

Sabtu, 11 Jul 2026 23:49 WIB

Sabtu, 11 Jul 2026 23:49 WIB

mediamerahputih.id | SURABAYA — Mutasi Lurah Tambak Wedi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai tidak seharusnya hanya menjadi perdebatan terkait pe…

RT/RW Dilarang Tarik Iuran Sembarangan, Ini 3 Pungutan yang Masih Dibolehkan

RT/RW Dilarang Tarik Iuran Sembarangan, Ini 3 Pungutan yang Masih Dibolehkan

Sabtu, 11 Jul 2026 23:04 WIB

Sabtu, 11 Jul 2026 23:04 WIB

mediamerahputih.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat aturan terkait penarikan iuran di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Melalui…

Penghapusan Konten Berita Tak Bisa Sembarangan Ada Aturan yang Melindungi Pers

Penghapusan Konten Berita Tak Bisa Sembarangan Ada Aturan yang Melindungi Pers

Jumat, 10 Jul 2026 19:55 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:55 WIB

mediamerahputih.id | SURABAYA - Upaya menjaga reputasi digital melalui permintaan penghapusan konten di mesin pencari perlu dilakukan secara hati-hati,…

Iuran Warga Pindahan Tak Boleh Dipaksakan, RT-RW di Surabaya Diminta Patuhi Aturan

Iuran Warga Pindahan Tak Boleh Dipaksakan, RT-RW di Surabaya Diminta Patuhi Aturan

Rabu, 08 Jul 2026 01:01 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 01:01 WIB

mediamerahputih.id | SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan iuran yang dibebankan kepada warga pindahan saat mengurus administrasi masuk…

OBB MEDIA MERAH PUTIH OFFICIAL

OBB MEDIA MERAH PUTIH OFFICIAL

Selasa, 07 Jul 2026 20:37 WIB

Selasa, 07 Jul 2026 20:37 WIB

mediamerahputih.id merupakan media online yang menyajikan pemberitaan sekaligus sebagai edukasi kepada…

Eks Hi-Tech Mal Didapuk Jadi Pusat Kreativitas Anak Muda

Eks Hi-Tech Mal Didapuk Jadi Pusat Kreativitas Anak Muda

Senin, 06 Jul 2026 00:14 WIB

Senin, 06 Jul 2026 00:14 WIB

mediamerahputih.id | SURABAYA - Kembali mengaktifkan ruang publik berbasis kreativitas anak muda melalui pembukaan awal atau soft launching (peluncuran tahap…