Merah Putih I JAKARTA- Pendistribusian solar bersubsidi masih rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri. Hal ini mendapat sorotan serius Komisi VII DPR RI.
Lembaga legislatif itu mendesak pemerintah agar mengawasinya secara ketat. Sebab banyak oknum yang ingin menyelewengkan solar subsidi, karena ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri. Kekhawatiran wajar itu terungkap pada rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat tersebut, mengungkapkan, selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya.
Sehingga, ini sangat merugikan dan membebani APBN. Terlebih akan berdampak langsung pada rakyat yang dikhawatirkan masyarakat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.
"Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," papar Bambang.
Menurut Legislator dapil Jatim IV ini, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU.
Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk.
"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Hal ini menjadi penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," tandas Bambang.
Ia berharap dengan program digitalisasi SPBU sekaligus juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat.(red)
Editor : MMP
