mediamerahputih.id | SURABAYA - Digitalisasi parkir di Surabaya akan diberlakukan mulai Januari 2026 guna meningkatkan transparansi pendapatan. Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh transaksi parkir dilakukan nontunai melalui kartu uang elektronik.
Penerapannya dilakukan bertahap, dimulai dari tempat usaha pembayar pajak parkir kota. Tahap berikutnya diterapkan pada layanan parkir tepi jalan umum di seluruh wilayah.Baca juga :Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut digitalisasi sebagai langkah penting menuju transparansi. Ia menegaskan seluruh pengusaha wajib mengalihkan sistem parkir konvensional menuju digitalisasi penuh.CCTV Dipasang di Tempat Usaha Untuk Monitor Kejujuran Pengusaha Terkait Pajak Parkir
“Aturan ini berlaku bagi setiap tempat usaha baru sebagai syarat pengurusan perizinan. Usaha yang sudah lama beroperasi wajib segera mengganti sistem parkir lama mereka,” kata Eri.
Baca juga :Eri menyebut sistem digital menyediakan dua opsi, yakni palang otomatis atau pembayaran nontunai prabayar. Pembayaran menggunakan kartu e-toll atau e-money menjadi standar transaksi parkir nontunai.Wali Kota Eri Ungkap Temuan Bayar Pajak Parkir Untuk 15 Kendaraan Per Bulan
[caption id="attachment_13789" align="aligncenter" width="680"]
sistem digital menyediakan dua opsi, yakni palang otomatis atau pembayaran nontunai prabayar. Pembayaran menggunakan kartu e-toll atau e-money menjadi standar transaksi parkir nontunai | MMP | dok pemkot[/caption]
Kebijakan ini disusun berdasarkan evaluasi kegagalan penerapan QRIS pada periode sebelumnya. Pemkot menilai masyarakat kurang antusias membayar tarif parkir kecil memakai metode QRIS.
Baca juga :Karena itu, Pemkot Surabaya memilih memulai sistem nontunai secara bertahap melalui sektor pajak. Untuk mendukung implementasi, Pemkot menggandeng perbankan, terutama Bank Mandiri sebagai mitra utama.
Perangi Jukir Liar dan Premanisme, 800 Tempat Usaha di Surabaya Disidak
Setelah berhasil di tempat usaha, penerapan akan diperluas ke parkir tepi jalan umum. Sosialisasi masif dijadwalkan berlangsung awal tahun depan sebelum implementasi penuh dimulai.
Pemkot juga menyiapkan sanksi bagi operator maupun warga yang menolak pembayaran nontunai. Warga yang menolak membayar nontunai akan dikenai denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga :Eri meminta dukungan masyarakat karena kepatuhan pengguna menentukan keberhasilan digitalisasi parkir. “Sistem nontunai memberi kejelasan pemasukan bagi petugas parkir di lapangan. Transparansi pendapatan diharapkan menciptakan pembagian hasil yang lebih adil dan terukur,” ujarnya.Kejati Jatim Sita Uang Rp47,28 Miliar dan USD 421.046 Korupsi Pelabuhan PT DABN
Wali Kota optimistis paguyuban parkir mendukung kebijakan karena tujuannya menjaga kerukunan kerja. Ia berharap tidak ada konflik antar petugas dan menyatakan sistem efektif mulai Januari 2026.(ton)
