mediamerahputih.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang berasal dari keluarga prasejahtera kategori Desil 1–5. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mencegah mahasiswa tidak mampu terancam putus kuliah akibat kendala biaya pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Eri usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Eri mengaku prihatin setelah mendengar langsung curahan hati para rektor PTS terkait banyaknya mahasiswa dari keluarga miskin yang kesulitan membayar UKT, bahkan nyaris mengalami drop out (DO).Baca juga :Eri mengungkapkan, berdasarkan pemetaan yang disampaikan para rektor, sebagian besar mahasiswa dari keluarga prasejahtera kategori Desil 1–5 justru banyak menempuh pendidikan di PTS.Eri Cahyadi Seragamkan UKT Beasiswa Rp2,5 Juta, Minta BPK Bongkar Ketidakadilan Penerima
Salah satu cerita yang membuatnya tersentuh adalah adanya mahasiswa yang hampir dikeluarkan dari kampus karena terlambat membayar UKT.
“Atas dasar itu, Pemkot Surabaya akan hadir membantu mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin Desil 1–5. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai wali kota untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi,” kata Eri, Minggu (25/1/2026).
Baca juga :Selain memberikan bantuan UKT, Eri menyatakan Pemkot Surabaya juga akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait tata cara pemberian beasiswa agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dan berpihak kepada warga prasejahtera.Eri Cahyadi Pangkas Beasiswa Pemuda Tangguh Karena Banyak Anak Pejabat Jadi Penikmat
[caption id="attachment_14006" align="aligncenter" width="680"]
Bantuan uang kuliah tunggal tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, tetapi juga bagi mahasiswa PTS yang masih aktif kuliah namun kesulitan membayar kuliag. Pemkot Surabaya, akan menanggung biaya mahasiswa tidak mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan | MMP | dok[/caption]
Menurut Eri, jumlah mahasiswa PTS yang masuk kategori keluarga miskin mencapai ratusan orang. Ia mencontohkan, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya saja terdapat sekitar 300 mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan data milik Pemkot Surabaya.
Baca juga :“Data dari PTS akan kami cocokkan dengan data kami. Mahasiswa yang benar-benar masuk Desil 1–5 dan tidak mampu akan langsung diberikan bantuan,” ujarnya.Pemkot Surabaya Gandakan Beasiswa Kuliah Jadi 24 Ribu Mahasiswa di 2026
Eri menegaskan, bantuan UKT tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, tetapi juga bagi mahasiswa PTS yang masih aktif kuliah namun kesulitan membayar UKT.
Pemkot Surabaya, kata dia, akan menanggung UKT mahasiswa tidak mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan.
“Tidak hanya yang baru, tetapi yang masih kuliah dan masuk Desil 1–5 juga akan kami tutup UKT-nya. Ini untuk menggerakkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.
Baca juga :Ia berharap kebijakan tersebut dapat mengembalikan semangat belajar mahasiswa PTS yang selama ini tertekan secara psikologis karena keterbatasan ekonomi. Eri menegaskan tidak ingin ada lagi mahasiswa terancam DO hanya karena tidak mampu membayar UKT.Pencabulan Anak Tiri Selama 13 Tahun, Antonio Sopacua Divonis 15 Tahun Penjara
“Banyak yang bilang sudah tidak mood kuliah karena takut di-DO. Insyaallah nanti akan kami kumpulkan, kami beri semangat agar mereka bisa mengubah ekonomi keluarganya,” kata Eri.
Eri juga menekankan bahwa bantuan UKT bagi mahasiswa tidak mampu Desil 1–5 tidak dibatasi kuota. Pemkot Surabaya, lanjutnya, juga tidak membatasi pilihan PTS bagi calon mahasiswa baru selama berada di wilayah Kota Surabaya.
Baca juga :“Urusan UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi. Anak-anak bebas memilih kampus mana pun. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk orang yang tidak mampu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto menilai kebijakan pemetaan keluarga miskin Desil 1–5 yang dilakukan Wali Kota Surabaya merupakan terobosan berani dan strategis. Menurutnya, selama ini mahasiswa dari keluarga miskin memang banyak ditemukan di PTS.
Baca juga :“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Ternyata keluarga miskin justru melimpah di PTS,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Ia berharap bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya dapat tepat sasaran dan benar-benar mewujudkan target Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Perguruan tinggi swasta, kata dia, siap berkontribusi dan mengawal peningkatan kualitas pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.(ton)
