mediamerahputih.id | SURABAYA — Penasihat hukum terdakwa Selebgram Vinna Natalia meluapkan kekecewaan atas sikap ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim menunda jalannya persidangan Rabu (10/12). Meski agenda telah dijadwalkan dan seluruh pihak hadir lengkap.
Penundaan itu disebut merugikan pihak terdakwa. Penundaan itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Baca juga :Bangkit Mahanantiyo, kuasa hukum Selebgram Vinna, menegaskan bahwa aturan keberlanjutan persidangan diatur tegas. Aturan itu tercantum dalam Pasal 198 ayat (1) KUHAP.Ahli Unair di Sidang Selebgram Vinna, Hak Gugatan Cerai Tak Bisa Dipidana, Hakim Tegur JPU!
[caption id="attachment_13785" align="aligncenter" width="680"]
Mereka menilai keputusan ketua majelis hakim bertentangan dengan KUHAP. Pihak pembela telah menghadirkan sejumlah ahli yang dijadwalkan memberi keterangan | MMP | Totok Prastio[/caption]
“Pasal itu menyatakan bahwa dalam hal hakim berhalangan, ketua pengadilan wajib menunjuk pengganti. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi penundaan. Penundaan hanya karena salah satu hakim berhalangan hadir,” katanya.
Baca juga :Bangkit mengutip Yahya Harahap yang menegaskan bahwa siapapun yang berhalangan, persidangan harus tetap berjalan. “Prinsipnya jelas bahwa persidangan tidak boleh ditunda atas alasan berhalangan,” ujarnya.2 Selebgram Saling Lapor soal Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Konten Asusila
Mereka menilai keputusan ketua majelis hakim bertentangan dengan KUHAP. Pihak pembela telah menghadirkan sejumlah ahli yang dijadwalkan memberi keterangan.
Selain itu, penasihat hukum mengingatkan bahwa Pasal 50 KUHAP menjamin hak terdakwa. Hak itu untuk segera diadili tanpa penundaan yang tidak berdasar. Penundaan ini jelas merugikan pihak terdakwa.
Baca juga :“Penundaan ini merampas hak terdakwa untuk proses peradilan cepat dan adil.” tegas Bangkit.Selebgram Vinna Natalia Apresiasi Putusan Hakim Terkait Kasus KDRT
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum memastikan akan melaporkan ketua majelis hakim. Laporan itu ke Komisi Yudisial (KY) sebagai upaya mencari keadilan. Laporan itu memastikan prinsip due process of law berjalan proporsional.
“Ini ikhtiar untuk memastikan peradilan tetap berada pada koridor hukum yang benar.” Tandasnya. (tio)
