mediamerahputih.id I SURABAYA - Gerakan solidaritas para hakim seluruh Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan turut didukung oleh para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sebanyak 50 hingga 70 hakim dari PN Surabaya terlibat dalam aksi mogok sidang yang berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober 2024.
Humas PN Surabaya, Hakim Alex Adam Faisal, menyatakan bahwa hakim di Surabaya mendukung gerakan ini sebagai bentuk solidaritas untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka."Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya para hakim, pada dasarnya mendukung gerakan solidaritas ini untuk kesejahteraan hakim," jelas Alex, Senin (07/10/2024).
Baca juga:Dukungan terhadap aksi ini terbukti dengan banyaknya sidang yang ditunda hari ini. Namun, Alex juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar, meskipun beberapa persidangan ditunda.
Hakim Erintuah Damanik dkk Terancam Dipecat Karena Vonis Bebas Ronald Tannur
[caption id="attachment_11592" align="aligncenter" width="680"]
Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Alex Adam Faisal I MMP I Totok Prasyo[/caption]
"Pelayanan masyarakat tidak terganggu sama sekali kecuali persidangan, yang banyak ditunda. Tapi banyak juga sidang-sidang yang tetap dilanjutkan," tambahnya.
Baca juga:Menurut Alex, sidang-sidang yang tetap dilanjutkan adalah yang jangka waktunya terbatas, seperti gugatan sederhana, praperadilan, dan sidang-sidang lain yang telah dijadwalkan sebelum adanya aksi solidaritas.
"Untuk sidang yang terbatas waktunya, seperti gugatan sederhana dan praperadilan, sidang-sidang ini tetap berjalan hari ini," katanya.
Aksi mogok sidang ini merupakan bagian dari usaha para hakim untuk menyuarakan tuntutan mereka akan kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, PN Surabaya mengikuti anjuran dari gerakan solidaritas tersebut, dengan pengecualian pada sidang-sidang yang memiliki batas waktu tertentu.
Baca juga:Untuk anjuran gerakan tersebut ada tiga pilihan yaitu pertama cuti adalah benar-benar hakimnya tidak ada atau tidak bekerja, kedua hakim mengosongkan jadwal sidang tersebut karena tidak bisa bercuti tetapi mengosongkan ruang sidang. Ketiga apabila tidak bisa menunda persidangan.
"Jadi cuti itu bukan harga mutlak tetapi ada beberapa pilihan. Yang cuti bisa hadir ke Jakarta dan apabila tidak bisa kita menunda persidangan. Tujuannya mendukung gerakan solidaritas hakim,”pungkasnya.(tio)
