mediamerahputih.id - Wali Kota Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh lurah dan camat di Balai RW XI, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, Sabtu (13/5/2023) sore. Di sana, ia memberikan contoh bagaimana seorang pejabat pemerintah harus menyelesaikan masalah di sebuah wilayah dengan cara non formal dan bertemu langsung dengan warga.
Acara yang berlangsung santai dan duduk lesehan tersebut, juga dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hadir pula para pengurus RT/RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) hingga warga setempat.Baca juga : Wali Kota Eri Janjikan Menaikkan Pangkat Bagi Camat-Lurah yang Berhasil Bentuk 2 Kampung MadaniDalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi membahas sejumlah persoalan yang ada di wilayah RW XI. Mulai dari balita stunting, risiko angka kematian ibu dan bayi, Penerangan Jalan Umum (PJU), pengangguran, kemiskinan hingga genangan. Sejumlah persoalan itu pun langsung dipetakan dan ditarget rampung dalam beberapa bulan ke depan.
"Jadi saya meminta lurah camat, ingin mengajarkan kepada mereka cara menyelesaikan masalah. Harusnya lurah dan camat di setiap RW (tahu) berapa titik (PJU) yang masih gelap, berapa titik genangan, berapa orang miskin, berapa stunting, di situ langsung diselesaikan. Maka anggaran itu fungsinya untuk itu dulu, jangan yang lain-lainnya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Baca juga : Wali Kota Eri Mutasi 320 Pejabat Pemkot SurabayaMenurutnya, pejabat pemerintah harus berani cepat mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah di wilayah. Termasuk juga bertemu dan mendengarkan langsung berbagai persoalan di tengah masyarakat meski tidak dilakukan secara formal.
"Jadi lurah itu harus bertemu RW-nya. (Misal) ngopi bareng, tidak hanya duduk (kerja) di kantor. Nah, maksud saya (kerja) tidak di kantor itu ya begini, ngopi (bersama warga). Kalau pagi RT/RW tidak ada, maka malam bisa datang," jelasnya.
Wali Kota Eri menegaskan, bahwa kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dinilai berdasarkan hasil kinerja. Artinya, penilaian kerja itu bukan berdasarkan jam ASN tersebut masuk dan pulang dari kantornya.
"Karena kerja kita dari hasil kinerja, bukan jam kerja masuk. Apa manfaatnya buat masyarakat, apa dampaknya, apa yang berhasil dipotong di sana, kemiskinan berapa persen turunnya. Itu yang kita nilai," terangnya.
Baca juga : Wali Kota Eri Minta Hasil Kinerja Pejabat Pemkot Disampaikan ke MediaDengan model penyelesaian masalah seperti ini, Wali Kota Eri mengharapkan ada kedekatan lebih antara lurah dengan pengurus RT/RW, LPMK hingga Kader Surabaya Hebat (KSH). Dengan demikian, setiap lurah akan memiliki kontrak kinerja penyelesaian masalah di setiap wilayahnya.
"Makanya saya mengambil contoh di RW XI. Nanti di RW lainnya saya minta begitu. Jadi saya minta sudah kerja semuanya mulai hari ini, setelah itu saya keliling RW untuk tanda tangan bersama. Kapan kemiskinan berkurang berapa bulan, yang tidak kerja (pengangguran) dari berapa jadi berapa, jadi arahnya itu jelas," ungkap dia.
Pada momen tersebut, Wali Kota Eri juga mengingatkan agar Whatsapp grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW, dan LPMK, tidak digunakan untuk membahas politik. Sebab menurutnya, grup Forkom dibuat agar para pejabat Pemkot Surabaya bisa lebih dekat dengan warganya. Dengan demikian, diharapkan segala persoalan di setiap wilayah dapat segera dilaporkan dan diselesaikan.
Baca juga : Tegas! Wali Kota Eri Haramkan Lurah, Camat dan Puskesmas Minta Fotokopi KTP dan KK"Sekali lagi demi Kota Surabaya, boleh berbeda pandangan politik, boleh berbeda pilihan, tapi jangan diungkapkan di grup Forkom. Saya bentuk grup Forkom buat menyampaikan ada warga miskin, pengangguran dan sebagainya. Jadi ayo menebarkan solutif, positif biar tidak ada gegeran sak seduluran (saudara)," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi janji, akan menaikkan pangkat lurah dan camat di Surabaya, bila berhasil menyiapkan lebih dari minimal 2 RW, yang akan dijadikan sebagai Kampung Madani.
Bahkan tantangan itu bukan hanya ia tujukan kepada lurah dan camat saja, akan tetapi kepada semua jajarannya di Pemkot Surabaya. Menurutnya mulai kepala PD, lurah, camat, dan staf, mempunyai kesempatan yang sama bila memiliki kemampuan memberikan manfaat untuk umat.(kur)
