mediamerahputih.id | SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menutup celah pelanggaran hukum serta penyimpangan birokrasi. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga (Unair) sekaligus Eks Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof. Dr. Mia Amiati, dalam studium generale bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” di Gedung Sawunggaling, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, beserta jajaran perangkat daerah (PD).
Wali Kota Eri menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah sekaligus upaya membangun kepercayaan publik. Menurutnya, keterbukaan pemerintahan memungkinkan masyarakat merasa dihargai dan berperan aktif dalam pembangunan kota.Baca juga :“Kami mengundang Prof. Mia untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program-program Pemkot Surabaya. Dalam paparan beliau, disampaikan pentingnya transparansi, penghargaan terhadap masyarakat, dan bagaimana warga bisa menjadi bagian dari pembangunan,” ujar Wali Kota Eri.Mia Amiati Kartini Masa Kini yang Membawa Perubahan dalam Penegakan Hukum
Pemkot Surabaya tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan, termasuk membuka proses strategis pemerintahan melalui siaran langsung di platform digital. Eri menegaskan bahwa keberanian birokrasi dalam menerapkan transparansi akan terus didorong.
[caption id="attachment_14760" align="aligncenter" width="680"]
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, beserta jajaran perangkat daerah (PD). Pemkot Surabaya tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan, termasuk membuka proses strategis pemerintahan melalui siaran langsung di platform digital. Eri menegaskan bahwa keberanian birokrasi dalam menerapkan transparansi akan terus didorong | MMP | dok[/caption]
“Ke depan, seluruh jajaran akan semakin berani menerapkan transparansi, salah satunya melalui siaran terbuka di YouTube untuk proses-proses tertentu. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah kota dan merasa menjadi bagian dari pembangunan,” jelasnya.
Baca juga :Dalam diskusi bersama Prof. Mia, berbagai gagasan muncul terkait pengelolaan informasi pembangunan hingga tingkat kampung dan RW, termasuk pengungkapan besaran anggaran yang digunakan di tiap wilayah.Proyek Paving Kalilom Lor Diduga Bermasalah, Kabid DSDABM: Sesuai Standar Teknis
“Insyaallah, segera kami tindak lanjuti. Setiap kampung akan mengetahui pembangunan apa saja yang sudah dilakukan beserta nilainya, dan setiap RW akan mengetahui anggaran yang digunakan di wilayah masing-masing,” tambah Eri.
Wali Kota Eri juga menekankan keberanian dalam pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa (PJB), dengan tetap memperhatikan transparansi dan dasar kajian yang kuat, meski menghadapi kenaikan harga material akibat kondisi ekonomi global.
“Target pembangunan mungkin harus disesuaikan, tetapi pembangunan tetap harus berjalan. Kita harus berani mengambil keputusan dengan dasar yang kuat,” tegasnya. Ia menambahkan, proses pengadaan barang dan jasa ke depan akan lebih terbuka, termasuk melalui siaran langsung untuk pengadaan bernilai besar.
Baca juga :Sementara itu, Prof. Dr. Mia Amiati menilai tata kelola pemerintahan di Surabaya sudah berjalan baik, namun perlu penguatan agar potensi penyimpangan diminimalkan sejak awal. Ia menekankan transparansi dan keterlibatan masyarakat sebagai fondasi utama pemerintahan bersih.Proyek Pedestrian Kapasan Senilai Rp398 Juta Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
“Transparansi menjadi hal utama, sekaligus memastikan masyarakat merasa hak dan keberdayaannya dihargai karena mereka dilibatkan secara aktif dalam pembangunan,” ujar Prof. Mia.
Ia juga menekankan pengawasan sejak tahap awal pengadaan, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pembanding harga, hingga jaminan layanan purnajual dari penyedia barang dan jasa.
Baca juga :Menurut Prof. Mia, Pemkot Surabaya sudah menunjukkan praktik transparansi yang baik dan melibatkan masyarakat secara luas. Ia menegaskan pentingnya edukasi dan literasi agar seluruh warga dapat merasakan peranannya dalam pembangunan kota.Askonas Soroti Proyek Pengadaan Langsung di Pamekasan Tak Transparan
“Transparansi di Pemkot Surabaya sudah sangat baik dan melibatkan warga. Perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat,” pungkasnya.(ton)
