mediamerahputih.id I SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua petugas jajaran Dishub mulai dari Kepala Dinas (Kadis), Kepala Bidang (Kabid) hingga petugas lapangan untuk serius menertibkan parkir liar khususnya di tempat wisata. Masalah parkir liar di Kota Pahlawan ini mendapat atensi perhatian serius dari Eri Cahyadi.
Hal ini diungkapkan saat Wali Kota Eri menggelar apel pagi bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD), Dinas Perhubungan (Dishub), Camat dan Lurah di halaman Balai Kota, Selasa (16/7/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia fokus untuk mengevaluasi kinerja Dishub mulai dari penertiban parkir liar dan lalu lintas.Baca juga:"Berulang kali saya bicara jangan ada parkir liar di Surabaya. Kita ini makan dari warga Surabaya, untuk itu mereka berharap kita hadir ditengah-tengah mereka. Makannya jangan banyak dolanan (bermain)," ucap Wali Kota Eri.
[caption id="attachment_10936" align="aligncenter" width="680"]
Pengarahan jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD), Dinas Perhubungan (Dishub), Camat dan Lurah di halaman Balai Kota, Selasa (16/7/2024)[/caption]
Wali Kota Eri menegaskan, petugas Dishub harus bertindak tegas jika menemukan adanya titik parkir di luar dari 1.388 titik parkir resmi. Karena hal tersebut akan merugikan warga Surabaya. Apalagi parkir liar biasanya akan menarik tarif lebih dibandingkan tarif aslinya.
Baca juga:"Titik parkir harus ada karcisnya, kedua tidak ditarik dari harga yang tertera di karcis. Kalau ada titik parkir di luar itu berarti harus dilakukan pengawasan, misalnya sudah ada tanda S dicoret tapi tetap parkir berarti itu parkir liar dan harus ditindak tegas oleh petugas Dishub," tegasnya.Laporkan! Jika Temukan Jukir Nakal Tarik Retribusi Melebihi Ketentuan
Eri juga menekankan agar seluruh jajaran Dishub melakukan kerjasama dalam penertiban parkir liar dan lalu lintas, lantaran keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada titik parkir liar maka akan berdampak pada lalu lintas di sekitarnya.
Baca juga:"Dishub tidak bisa kerja masing-masing, harus kerja tim karena saling berkaitan. Tidak ada yang terbaik di Kota Surabaya ini, termasuk saya. Paling baik adalah kerja tim, untuk apa petugas Dishub berdiri di pinggir jalan kalau tidak melakukan apa-apa. Atur lalu lintasnya buat rekayasa lalu lintas supaya tidak macet," imbuhnya.Wali Kota Eri sebut Parkir Liar jadi Penyebab Kebocoran PAD, Kinerja Dishub Dipantau?
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada petugas Dishub yang bekerja dari kantor dan semuanya harus turun ke lapangan, termasuk Kadis dan Kabidnya.
Baca juga:"Kerja bukan cari muka, kerja bukan cari perhatian pimpinan. Turun semuanya jangan di kantor ndekem ae (berdiam saja). Mulai besok Kabid, Kadis jangan ada yang di kantor," tegasnya.
Oknum Petinggi Satpol PP Penjual Barang Sitaan Dilaporkan ke Polisi
Untuk memantau langsung kinerja Dishub dalam menyelesaikan persoalan parkir liar dan kemacetan, Wali Kota Eri akan membuat grup khusus dengan para petugas Dishub di lapangan.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan penyelesaiannya.
Baca juga:"Pak Sekda tolong belikan HP baru, ada satu nomor untuk Dishub. Silahkan nanti untuk petugas lapangan lapor di grup itu, apa yang dibutuhkan bilang supaya kita tahu. Kita butuh keterbukaan dan inovasi," katanya.Gaji Ke-13 Ludes Kalah Main Judi Online, Kevin Aditya Bacok Mertuanya
Grup tersebut nantinya akan dievaluasi Wali Kota langsung setiap minggu. Sebab, ia menargetkan ada perubahan dari jajaran Dishub dalam satu minggu ke depan.
Baca juga:Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri juga menyinggung terkait pemimpin yang harus dekat dengan seluruh jajarannya. Ia ingin semua Kepala PD di Kota Surabaya tidak membuat jarak dengan anak buahnya, melainkan merangkul dan berbaur.Wali Kota Eri: Pejabat Digaji dari Uang Rakyat Harusnya Kita Malu!
"Saya tidak ingin antar bidang ada batasannya karena ini kerja tim. Kejadian parkir liar di Surabaya sudah berulang dan saya ingin ada keterbukaan, ada masukan untuk diselesaikan bersama. Ini berlaku juga untuk semua Kepala PD jangan ada batasan dalam memimpin," tandasnya.(ton)
