mediamerahputih.id I Surabaya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menetapkan dua orang tersangka kasus tindak pidana korupsi penyaluran kredit / kredit macet PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim kepada PT Semesta Eltrido Pura (SEP) senilai Rp7,55 miliar.
Dua orang tersebut berinisial BK menjabat Direktur dan HK sebagai Komisaris di PT Semesta Eltrido Pura. BK ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-1364/M.5.43/Fd.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
Baca juga:Sementara HK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-1363/M.5.43/Fd.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023.Baca juga: Kasus Investasi Tambang Nikel Fiktif Rp75 Miliar, Hermanto Oerip Divonis 3 Tahun 8 Bulan Penjara
KPK Periksa Ketua Gapensi Surabaya dan 5 Kontraktor terkait Korupsi di Lamongan
Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Jemmy Sandra mengatakan kedua tersangka pimpinan PT SEP tersebut perusahaan yang bergerak di bidang manufactur / pabrik produk kubikel / panel tegangan menengah (medium Voltage) dan tegangan rendah (Low Voltage).
Baca juga:Jemmy menyebut kasus ini berawal pada tahun 2011, saat itu PT Semesta Eltrido Pura (SEP) mendapat proyek pengadaan pembangunan dari PT Wika. Hingga dalam perjalanannya, PT SEP ini mengajukan pinjaman dengan pola Keppres kepada Bank Jatim.Kejati Jatim Amankan Dokumen Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI
Baca juga: Eksepsi Ditolak, 6 Terdakwa Korupsi Pelindo Lanjut Tahap Pembuktian
Selain itu, Jemmy menjelaskan bahwa Proyek yang didapat PT SEP adalah pekerjaan pengadaan panel MVD, LVD, MCC, VVVF, SCP LCP dan Capacitor Bank untuk Proyek ICA Chemical Grade Alumina di Tayan, Kalimantan Barat dari PT Wijaya Karya (WIKA).
“Setelah usai pelaksanaan pekerjaan PT Wika sudah membayarkan kepada PT SEP, pembayaran dari proyek tersebut Namun PT SEP tersebut tidak membayarkan pinjamannya ke Bank Jatim sehingga negara dirugikan kurang lebih sekitar 7,55 miliar,” ungkapnya.Baca juga:PT SEP, sebut ia, enggan melakukan pelunasan kredit sebagaimana seharusnya. Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp7,55 miliar.Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Fiktif Libatkan Seorang Perwira Militer
Baca juga: Kasus Dugaan Pelecehan di Kejari Tanjung Perak Masih Disidik, Polisi Kumpulkan Bukti
“Kami telah melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan guna pemeriksaan lebih lanjut” tandasnya.
Kedua tersangka, dijerat Pasal 2 Ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi. (tio/dms)
Editor : MMP